Muka
Berita
Artikel & Publikasi
Pengumuman
Profil
Hubungi Kami
 
           -  Publikasi  -  Pengumuman  -  Laporan
Fokus Berita
PERTEMUAN KE-9 ASEAN-JAPAN COMMITTEE ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCCEP)
Jumat, 27 Juli 2007

HOTEL BUMI SENYIUR, SAMARINDA, 11 JULI 2007

BAB I. PENDAHULUAN

1. Pertemuan Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2007 di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Kalimantan Timur. Pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari berbagai perwakilan instansi di Provinsi Kalimantan Timur seperti Balai Karantina Hewan (BKH) Samarinda dan Balikpapan, Balai Karantina Ikan Bandara Sepinggan Balikpapan, Balai Karantina Tumbuhan Provinsi Kaltim, BAPPEDA Kota Samarinda, BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat, Badan Pengelola (BP) Kapet Sasamba, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kaltim, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan dan Samarinda, Kantor Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Samarinda, Distrik Navigasi Dephub Samarinda, Kantor Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Balikpapan, Badan Promosi dan Investasi (BPID) Provinsi Kaltim, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Tarakan, dan beberapa perwakilan dari universitas-universitas di Samarinda.

2. Beberapa dinas terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman dan Prasarana Wilayah (DPU dan Kimpraswil) Provinsi Kaltim, Dinas Pertanian Provinsi Kaltim, Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, Dinas Pertambangan Provinsi Kaltim, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim juga hadir pada acara tersebut. Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan Depkeu di Provinsi Kaltim seperti Kanwil DJPBN Samarinda, Kanwil DJKN Samarinda, Kanwil DJBC Balikpapan dan Kanwil DJP Balikpapan. Pertemuan juga sempat diliput oleh beberapa media di Samarinda, Balikpapan dan Tarakan seperti Tabloid Editorial, Tabloid Inovasi, LKBN Antara, dan Surat Kabar Harian (SKH) Tarakan. (copy daftar hadir terlampir).

3. Tujuan dari dilakukannnya sosialisasi adalah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada stakeholder di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengenai kerjasama ekonomi BIMP-EAGA dan mekanismenya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dari kerjasama BIMP-EAGA. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemerintah dapat menghimpun masukan dari daerah mengenai apa saja yang harus dilakukan bagi perkembangan perekonomian di wilayah Provinsi Kaltim. Sosialisasi berusaha menampung berbagai usulan kegiatan yang ingin dilakukan oleh pelaku ekonomi di wilayah Provinsi Kaltim demi mendorong peran serta sektor swasta untuk ikut aktif dalam kerjasama ekonomi BIMP-EAGA.

4. Acara sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar setengah hari dengan menghadirkan 3 (tiga) orang pembicara, yaitu: 1) Drs. Sumanto, Kepala Bidang Pengkajian Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur; 2) Sdri. Tiur Rumondang dari Sekretariat Nasional KESR; dan 3) Sdr. Makhlani, S.E., M.Sc, Kepala Bidang Kerjasama Multilateral, Pusat Kerjasama Internasional, BKF, Depkeu. Sesi seminar dipimpin oleh Moderator Sdr. Dalyono, S.E, Kepala Sub Bidang Forum Keuangan ASEAN, Pusat Kerjasama Internasional, BKF, Depkeu. Masing-masing pembicara menyampaikan presentasi dengan tema sebagai berikut:

a. Drs. Sumanto menyampaikan presentasi dengan tema “Peluang dan Tantangan Provinsi Kalimantan Timur dalam Kerjasama Ekonomi BIMP-EAGA”,
b. Sdri. Tiur Rumondang menyampaikan presentasi dengan tema “BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010”,
c. Sdr. Makhlani, S.E., M.Sc. menyampaikan presentasi dengan tema “Kerjasama Ekonomi Sub-Regional dalam Perspektif Teori”. (copy materi presentasi terlampir)

5. Sosialisasi dibuka oleh sambutan dari Perwakilan Departemen Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Ken Dwijugiasteadi, M.Sc, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Balikpapan, Kaltim. Pada sambutan pembukaan, Kepala Kanwil I DJPBn Banda Aceh menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, dan seluruh staf Provinsi Kalimantan Timur atas kesediaannya menghadiri acara Sosialisasi KESR BIMP-EAGA di Samarinda. Perwakilan Depkeu menyampaikan bahwa KESR BIMP-EAGA merupakan salah satu KESR yang bertujuan mengembangkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan mampu mengakomodasi upaya Pemerintah RI dalam mengembangkan wilayah Timur Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kawasan potensial tersebut. Selain itu dalam sambutannya, Perwakilan Depkeu juga menyoroti mengenai perhatian yang sangat besar dari para Kepala Negara/Kepala pemerintahan negara-negara anggota BIMP-EAGA terhadap kerjasama ini dan berharap agar kerjasama ini dapat dijadikan sarana untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam lingkup ASEAN.

6. Sementara itu Asisten I Sekda Bidang Ketataprajaan Provinsi NAD, Drs. H. Sjachruddin, MS, MM, mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkesempatan menyampaikan sambutan pembukaan pada acara sosialisasi sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi dimaksud. Pada sambutannya, Asisten I Sekda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atas inisiatif Departemen Keuangan untuk menyelenggarakan acara sosialisasi KESR BIMP-EAGA di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini menyambut baik upaya Departemen Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kerjasama BIMP-EAGA dalam rangka membawa Kalimantan Timur untuk bangkit maju dan bergerak lebih cepat ke masa yang akan datang. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, keberadaan Kerjasama Ekonomi BIMP-EAGA memiliki makna tersendiri dalam rangka meningkatkan dan mempercepat arus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui kerjasama ini, Gubernur juga berharap agar pemerintah daerah dapat segera meningkatkan pembangunan di daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih terhitung cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dengan adanya sosialisasi kerjasama BIMP-EAGA, diharapkan pemahaman para pelaku ekonomi di provinsi Kalimantan Timur akan semakin meningkat yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan peran serta sektor swasta untuk terlibat lebih aktif dalam kerjasama ini.


BAB II. PENYAMPAIAN MATERI PRESENTASI

7. Pembicara pertama, Bpk. Drs. Sumanto, memaparkan kondisi umum Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia mencakup 12% dari keseluruhan luas wilayah nasional. Dengan kondisi geografis yang demikian didukung oleh potensi sumber daya alam (SDA) yang begitu besar, Provinsi Kalimantan Timur seharusnya dapat berbuat lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Disampaikan oleh beliau bahwa dengan potensi SDA-nya yang besar yang berupa sumber daya mineral, energi, kehutanan, pariwisata dan perairan, Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara yang terbesar dengan rata-rata pendapatan per-tahun sebesar 158 trilyun rupiah. Namun demikian, pemasukan sebesar itu belum seluruhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Timur sehingga tidak dapat dihindari bahwa besarnya angka kemiskinan masih menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian.

8. Jumlah penduduk Kaltim yang kurang dari 3 juta jiwa ternyata belum sepenuhnya dapat disediakan lapangan kerja. Dari data yang diperoleh pada tahun 2004, jumlah angkatan kerja di Provinsi Kaltim baru mencapai 1,2 juta jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 86.607 orang atau 7,22% dari total angkatan kerja. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim mencanangkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun harus mencapai 3,39% dengan proyeksi pada tahun 2010 mencapai 1,47 juta jiwa angkatan kerja. Sementara itu sektor terbesar yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa dengan dukungan sektor industri pengolahan dan sektor lainnya.

9. Dari sektor kehutanan, Pemerintah Provinsi Kaltim menjelaskan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kaltim yang mencakup perubahan luas wilayah hutan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis nasional dan tubuh air yang secara keseluruhan mencapai luas lebih dari 19 juta hektar. Melalui perubahan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menandatangani kesepakatan bersama antara Gubernur Kaltim dengan para Bupati/Walikota se-Kaltim untuk melakukan berbagai upaya diantaranya:

a. Pengurangan kawasan budidaya kehutanan,
b. Penambahan kawasan budidaya non-kehutanan,
c. Penambahan kawasan hutan lindung termasuk hutan penelitian, dan
d. Penetapan kawasan strategis nasional 9radius 5 km sepanjang garis perbatasan negara).

10. Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Pengkajian Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda Provinsi Kaltim juga menjelaskan mengenai Visi Pembangunan Kalimantan Timur yaitu pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kalimantan Timur sejahtera. Dari visi tersebut, kemudian diturunkan lagi melalui 16 (enam belas) Misi Pembangunan Kaltim dengan 6 (enam) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas SDM,
b. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur,
c. Pengembangan Pertanian dalam Arti Luas,
d. Perbaikan Lingkungan Hidup, Penanganan Kemiskinan, dan
e. Pembangunan Daerah Perbatasan.

11. Pada presentasinya, Drs. Sumanto juga menjelaskan mengenai indikator sosial ekonomi Provinsi Kaltim. Disampaikan oleh beliau bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada tahun 2000-2006 mencapai Rp 197.08 milyar termasuk migas. Sementara tanpa migas, PDRB Kaltim mencapai Rp 77,42 milyar. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2006 mencapai 7,54% dari sebelumnya 5,84% pada tahun 2005 termasuk migas. Sementara tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kaltim menurun menjadi 2,82% dari 2,99% pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2005 PDRB Kaltim mampu memberikan kontribusi terbesar kelima setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah terhadap pembentukan PDB nasional. Adapun share PDRB Kaltim terhadap PDB nasional tahun 2005 sebesar 5,73%. Nilai ekspor Provinsi Kaltim akhir tahun 2006 meningkat 5,95% menjadi US$ 11,46 milyar dari sebelumnya US$ 10,82 milyar pada tahun 2005. Sementara nilai ekspor mengalami penurunan 39,01% dari US$ 2,51 milyar menjadi US$ 1,53 milyar pada tahun 2006.

12. Selanjutnya Drs. Sumanto juga memaparkan mengenai peluang dan tantangan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA. Disampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam kerangka Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, diantaranya:

a. Terbukanya investasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,
b. Terbukanya jalur perdagangan internasional dan regional,
c. Penyempurnaan peraturan-peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan yang menguntungkan daerah penghasil,
d. Migrasi luar sangat menguntungkan daerah dalam peningkatan SDM,
e. Era globalisasi dan perdagangan bebas, dan
f. Terbukanya investasi dalam bidang infrastruktur.

13. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur berkisar pada bagaimana melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, memacu peluang kerjasama dalam segala bidang untuk mendukung perdagangan daerah, dan bagaimana mendapatkan porsi dana pembangunan yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk hal terakhir ini secara khusus Kepala Bidang Pengkajian Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda Provinsi Kaltim berpesan kepada pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan anggaran pembangunan yang ditujukan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kontribusi terbesar kelima terhadap pembentukan PDB nasional, Provinsi Kaltim hanya memperoleh anggaran sebesar Rp 15 trilyun per tahunnya untuk pembangunan. Hal tersebut dirasa kurang untuk menunjang rencana Pemrop Kaltim dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Timur.

14. Selanjutnya terkait dengan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, Pemprop Kaltim telah menyiapkan beberapa action plan sesuai dengan cluster yang ada dalam kerjasama ini. Untuk Cluster Small and Medium Enterprises Development (SMED), action plan yang telah disiapkan Pemprop Kaltim meliputi memfasilitasi pelaksanaan identifikasi proyek bisnis dan mengorganisir forum dan even bisnis seluruh EAGA dengan sektor prioritas yaitu Agroindustry Investment Forum, EAGA Oil Palm Conference, EAGA Seaweeds Industry Conference, Conference of EAGA BDS Provides, dan EAGA CIQS Conference. Sedangkan untuk Cluster Natural Resources Departement (NRD), Pemprop Kaltim mempersiapkan action plan berupa penyusunan dan pelaksanaan program manajemen sumber daya alam, pengembangan proyek penanaman spesies kayu untuk menjamin suplai bahan baku industri perkayuan, kerjasama pengembangan sumberdaya mineral di daerah perbatasan, dan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan proyek investasi bersama EAGA dalam bidang agroindustri, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup.

15. Di Cluster Joint Tourism Department (JTD), Pemprop Kaltim mempersiapkan action plan berupa implementasi program pemasaran dan promosi terintegrasi pariwisata, pengembangan produk dan jasa pariwisata yang baru maupun yang sudah eksis, penguatan hubungan dan jaringan unsur organisasi pariwisata EAGA serta dengan organisasi rekanan lainnya di ASEAN, Asia dan pangsa pasar wisata lainnya, pelaksanaan program promosi pariwisata EAGA yang efektif dan terfokus pada daerah tujuan, even dan rute-rute potensial, serta meningkatkan kualitas jasa pelayanan pariwisata EAGA. Pada Cluster Transport, Infrastructure and Information Technology Communication Technology Development (TIICTD), action plan yang disiapkan Pemprop Kaltim meliputi penuntasan proyek infrastruktur jalan EAGA dan pengembangan pelabuhan baru dan peningkatan pelabuhan yang sudah ada di kawasan EAGA.

16. Dari action plan di atas, Pemprop Kaltim memiliki beberapa program kerja untuk berbagai cluster yang mencakup:

a. Program Kerja bidang Indagkop dan bidang dunia usaha/Kadin untuk Cluster SMED,
b. Program Kerja bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertambangan dan energi, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang pertanian tanaman pangan, dan bidang dunia usaha/Kadin untuk Cluster NRD.
c. Program Kerja bidang pariwisata dan bidang dunia usaha/Kadin untuk Cluster JTD, dan
d. Program Kerja bidang PU dan Kimpraswil , bidang perencanaan (Bappeda), bidang perhubungan, bidang teknologi informasi dan bidang dunia usaha/Kadin untuk Cluster TIICTD.

17. Pembicara kedua, Sdri. Tiur Rumondang memaparkan mengenai BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010 yang mencakup latar belakang, tujuan umum dan karakteristik umum Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, Tugas dan Tanggung Jawab Seknas KESR, Struktur Pemda dalam KESR, Sektor Prioritas Kerjasama, BIMP-EAGA Roadmap, serta Penekanan dan Arahan terhadap Roadmap and Action Plan BIMP-EAGA berdasarkan 3rd BIMP-EAGA Summit dan BIMP-EAGA Planning Meeting 2007.

18. Pada paparan mengenai latar belakang, tujuan umum dan karakteristik umum Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA, pembicara menyampaikan bahwa latar belakang dari kerjasama BIMP-EAGA adalah economic complementary dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan perekonomian daerah sub-regional. Karakteristik umum dari kerjasama ini adalah terbangunnya sejarah perdagangan (tradisional) lintas batas, ekonomi berdasarkan sumber daya, rendahnya sumber daya manusia dibandingkan dengan rata-rata nasional dan letak geografis yang jauh dari ibu kota (kecuali Brunei Darussalam).

19. Dari karakteristik ini disusunlah Tugas dan Tanggung Jawab Seknas KESR yang merupakan pusat koordinasi kerjasama ekonomi sub-regional untuk dan atas nama Indonesia. Seknas KESR dalam hal ini tidak hanya menangani Kerjasama BIMP-EAGA tetapi juga terlibat dalam Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle (IMT-GT). Dalam menjalankan tugasnya, Seknas KESR bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN merupakan induk dari kerjasama ASEAN. Tugas dan Tanggung Jawab Seknas KESR utamanya mengkoordinir partisipasi Indonesia dalam berbagai kegiatan kerjasama sub-regional seperti:

Regular Meetings:
• Leader’s Summit
• SOM/MM
• Governors Forum
• Clusters
• National Secretariats
• BEBC
• Dialog Partners, dan

Special Meetings/Events:
• Seminars
• Expo/Exhibitions
• Consultation Meetings
• Technical Meetings
• Task Force Meetings
• Workshop Meetings
• Necessary MM
• Meeting with Donor Communities

20. Selain memaparkan mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Seknas KESR, pembicara dari Seknas KESR juga menjelaskan mengenai Struktur Pemda dalam KESR. Dijelaskan bahwa dalam KESR, Pemda setidaknya bisa ikut serta dalam beberapa kegiatan yang mencakup kegiatan yang diadakan oleh Seknas KESR, kegiatan yang melibatkan peran serta pemerintah dan swasta, kegiatan Senior Official Meeting (SOM), kegiatan yang diadakan oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines – Facilitation Center (BIMP-FC), kegiatan Working Group Cluster (4) dan berbagai kegiatan dalam Working Group (11).

21. Pada kesempatan itu, Sdri. Tiur Rumondang tak lupa memaparkan mengenai sektor prioritas kerjasama dalam KESR BIMP-EAGA yang meliputi 11 (sebelas) Working Groups yaitu Working Groups on Air Linkages (Brunei), Telecoms and ICT (Brunei), Sea Linkages (Indonesia), Construction and Construction Materials (Phil), dan Land Transport (Proposed WG) yang berada di bawah Cluster TIICTD dengan Brunei sebagai lead country; Working Groups on Forestry and Environment (Indonesia), Agro-Industry (Philippines), Fisheries (Philippines), Energy (Malaysia) yang berada di bawah Cluster NRD dengan Indonesia sebagai lead country, Working Groups on Tourism yang berada di bawah Cluster JTD dengan Malaysia sebagai lead country, dan SME Development (Philippines), Capital Formation (Malaysia), CIQS (Philippines) – Task Force yang berada di bawah Cluster SMED dengan Philipina sebagai lead country.

22. Yang terpenting dari presentasi Seknas KESR adalah mengenai BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010 yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, target serta tujuan strategis yang harus dicapai dari roadmap tersebut. Dijelaskan secara lengkap oleh Seknas KESR bahwa latar belakang dibentuknya BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010 bermula dari hasil SOM ke-12 / MM ke-9 BIMP-EAGA yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 25-26 November 2004. Dari hasil pertemuan tersebut disetujui untuk Menformulasikan BIMP EAGA Roadmap to Development sebagai panduan bagi kerjasama ini dengan bantuan dari ASEAN Secretariat. Selanjutnya hal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan the 1st Meeting/Workshop on the Formulation of the EAGA Roadmap yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Maret 2005 di Kota Kinabalu, Malaysia. Pembahasan lebih lanjut mengenai roadmap ini dilakukan pada pertemuan Konsolidasi dan finalisasi draft terakhir roadmap melalui Informal Senior Officials Meeting yang diadakan pada tanggal 14 – 15 April 2005 di Kota Kinabalu, Malaysia sebelum terakhir di-endorse pada BIMP EAGA Ministerial Meeting di Brunei tahun 2005 dan 2nd BIMP EAGA Summit di Kualalumpur, 11 Desember 2005.

23. Adapun tujuan dari BIMP EAGA Roadmap adalah untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata (trade, investments and tourism) di dalam dan keluar EAGA, dengan target peningkatan intra-and extra-trade antara negara-negara EAGA sebesar 10% pada tahun 2010, peningkatan investasi di wilayah EAGA sebesar 10% pada tahun 2010, serta peningkatan pergerakan arus pariwisata ke wilayah EAGA sebesar 20% pada tahun 2010. Sementara itu Tujuan Strategis dari Roadmap BIMP-EAGA berupa:
a. Mempromosikan perdagangan, investasi dan pariwisata intra- dan extra-EAGA
b. Mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi dukungan infrastruktur
c. Mengkoordinasikan manajemen sumberdaya alam, dan
d. Memperkuat struktur institusi dan mekanisme BIMP-EAGA

24. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan pula oleh Seknas KESR mengenai Penekanan dan Arahan terhadap Roadmap dan Action Plan BIMP EAGA berdasarkan 3rd BIMP-EAGA Summit dan BIMP-EAGA Planning Meeting 2007 yang berusaha untuk mendorong, memonitor dan mengkaji ulang implementasi dari seluruh program dan proyek serta melaksanakan peningkatan kebijakan dan dukungan yang diperlukan termasuk menyediakan sumber yang dibutuhkan untuk pembangunan prioritas di EAGA. Beberapa sektor prioritas dari BIMP-EAGA Roadmap mencakup diantaranya:

a. Transport Connectivity, yang merupakan kebutuhan penting terhadap konektifitas transportasi/perhubungan. Untuk menunjang kebutuhan ini telah dilakukan beberapa cara diantaranya:

• Penandatanganan MOU on Expansion of Air Linkages oleh Menteri Transportasi BIMP EAGA,
• Mendukung keputusan Menteri Transportasi BIMP EAGA untuk mengatur transportasi dan transit antar negara baik bilateral maupun multilateral di kawasan sub regional,
• Menugaskan Menteri Transport BIMP EAGA untuk mengatur sistem transportasi laut yang efisien dan terintegrasi dan meningkatkan fasilitas infrastruktur kelautan.

b. Tourism
• Mengetahui pentingnya peranan sektor pariwisata untuk memastikan keberlanjutan hubungan transportasi.
• Memperkuat program pemasaran yang secara agresif mempromosikan EAGA sebagai tujuan wisata.

c. Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS)
• Mengintensifkan kerjasama di sektor CIQS sesuai kebutuhan.
• Menfasilitasi perdagangan dengan inisiasi pembangunan fasilitasi CIQS satu atap di beberapa pelabuhan yang ditunjuk.

d. Sektor Swasta
• Meminta BEBC untuk lebih mengintensifkan perdagangan, investasi dan pariwisata lintas batas.
• Meminta ADB untuk membantu pembangunan BIMP-EAGA Private Sector Development Fund (PSDF).

e. Pemerintah Daerah
• Menformulasikan dan menggunakan rencana tindak strategis yang disamakan untuk lebih lanjut mempercepat dan memperdalam kerjasama ekonomi dan integrasi di BIMP-EAGA.

f. Penguatan Kerjasama dengan Development Partners
• Northern Territory (NT)
­ Setuju untuk memperhatikan isu non-tariffs barriers yang dimulai dengan berbagi dan bertukar informasi tentang peraturan dan regulasi CIQS.
­ Setuju untuk membantu peningkatan kapasitas petugas karantina BIMP-EAGA

• People’s Republic of China (PRC)
­ Setuju untuk bekerjasama dalam sektor agri, infrastruktur, eksplorasi sumberdaya alam dan HRD


• ASEAN Secretariat
­ Telah setuju untuk menjadikan BIMP-EAGA sebagai test-bed untuk mempercepat implementasi kesepakatan ASEAN yang relevan
­ Menugaskan ASEAN Secretariat untuk membantu EAGA dalam mengimplementasikan pilot-testing
­ Mengarahkan ASEAN Secretariat untuk membantu mempromosikan agenda pembangunan EAGA dan mengamankan pendanaan untuk mendukung program dan proyek EAGA

• ADB
­ Memperkuat rencana ADB tentang bantuan teknis dan pendanaan untuk memperdalam kerjasama regional dan integrasi di EAGA

• German Technical Cooperation (GTZ)
­ Menyediakan penguatan institusi dan dukungan peningkatan kapasitas untuk institusi BIMP-EAGA, dan untuk membantu implementasi pilot project perdagangan, investasi dan pariwisata lintas batas institutions

• B E M C A
­ Mengintensifikasi dukungan dalam diseminasi informasi yang positif tentang BIMP-EAGA

25. Pembicara ketiga, Sdr. Makhlani, SE, M.Sc. memaparkan mengenai “Kerjasama Ekonomi Sub-Regional dalam Perspektif Teori”. Dalam paparannya, Kepala Bidang Kerjasama Multilateral, Pusat Kerjasama Internasional, BKF, Depkeu, menjelaskan mengenai Nilai Strategis BIMP-EAGA, Visi dan Misi BIMP-EAGA, Kebijakan yang mendukung Kerjasama Ekonomi BIMP-EAGA, Kerangka Kerjasama BIMP-EAGA, Pendanaan, dan Pembangunan Visi dan Tujuan ke Depan dari Kerjasama BIMP-EAGA.

26. Untuk Nilai Strategis BIMP-EAGA, pembicara menjelaskan bahwa BIMP-EAGA telah menjadi perhatian dari negara-negara anggota ADB, ternasuk Jepang, Korea dan China. Ketertarikan negara-negara tersebut dalam rangka membantu perkembangan ekonomi di wilayah BIMP-EAGA yang pada dasarnya juga membuka pasar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Selain itu, BIMP-EAGA merupakan alternatif pengembangan jalur niaga dengan negara-negara lain, seperti Australia. Dalam hal ini, Australia melihat bahwa masih banyak potensi yang bisa digarap dalam kerjasama BIMP-EAGA yang dapat dikembangkan melalui berbagai bantuan teknis yang diberikan oleh Australia. Nilai strategis lainnya ialah kecenderungan saat ini bahwa negara BIMP-EAGA akan menjadikan daerah-daerah belakang (Kawasan Timur Indonesia) untuk menjadi Front Area dalam mengembangkan potensi ekonominya di wilayah-wilayah perbatasan.

27. Nilai-nilai strategis tersebut sejalan dengan misi BIMP-EAGA yaitu untuk pembangunan wilayah ASEAN Timur dan mengangkat taraf hidup penduduk di wilayah tersebut melalui kerjasama ekonomi regional yang potensial. Misi yang akan dijalankan berupa maksimisasi keunggulan komparatif, komplementaritas diantara wilayah sub-region, penggunaan optimal sumber daya alam, teknologi dan informasi, upaya bersama untuk mengatasi hambatan pembangunan ekonomi, dan Ekspansi aktif intra-industri dan intra-firm trade.

28. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan berbagai kebijakan yang mampu mendorong tercapainya peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah sub-region yang mencakup kebijakan yang direkomendasikan tercakup dalam 7 sektor, terdiri dari tiga sektor "productive" dan empat sektor "supportive". Adapun Sektor produktif terdiri dari :
 Pertanian, perikanan dan kehutanan;
 Industri; and
 Turisme, dan

Sektor pendukung terdiri dari :

  • Perdagangan, investasi dan jasa keuangan;
  • Pembangunan sumber daya manusia;
  • Trasportasi dan komunikasi; serta
  • Power dan energi.

29. Kerangka kerjasama yang dibutuhkan dalam Kerjasama BIMP-EAGA akan mencakup hal-hal berupa:

  • Mempromosikan perdagangan intra dan extra-EAGA, investasi dan pariwisata dengan penekanan pada SME development.
  • Mengkoordinasikan manajemen sumber-sumber daya alam bagi pengembangan berkelanjutan dari wilayah subregional.
  • Mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi infrastruktur dalam mendukung integrasi ekonomi, dengan partisipasi aktif dari sektor swasta; dan
  • Memperkuat struktur dan mekanisme institusional BIMP-EAGA

30. Sementara itu untuk pendanaan, Pemerintahan BIMP-EAGA perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa komponen nasional merupakan kunci dari program dan proyek BIMP-EAGA akan menjadi prioritas bagi investasi dan pengeluaran publik dari negara yang bersangkutan. Selain itu, pendanaan dari sumber lain juga diperlukan, seperti dari sektor swasta, multilateral development institutions, such as ADB, IDB dan the World Bank serta afiliasinya (IFC), serta bilateral development agencies (JBIC). Ke depan, Untuk mencapai visinya, BIMP-EAGA harus dapat mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta dan memfasilitasi pembangunan subregion secara keseluruhan. Dalam mencapai tujuannya, kegiatan-kegiatan BIMP-EAGA hendaknya mengikuti prinsip-prinsip komplemen dan mendukung kegiatan-kegiatan dan inisiatif-inisiatif kerjasama regional ASEAN serta selalu konsisten dengan rencana pembangunan nasional/daerah dari negara anggota yang bersangkutan.


BAB III. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

31. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, beberapa peserta pada sesi pertama mengajukan pertanyaan, komentar dan saran sebagai berikut:

a. Wakil dari Balai Karantina Ikan, Bandara Sepinggan, Balikpapan menyampaikan mengenai adanya kesulitan mendeteksi arus perdagangan ikan antara Kalimantan Timur dengan negara Bagian Sabah, Malaysia. Disampaikan oleh beliau bahwa saat ini, masih banyak sekali perdagangan ikan yang illegal sehingga sangat menyulitkan untuk memperkirakan berapa nilai dari perdagangan tersebut yang dapat dijadikan patokan bagi besarnya arus perdagangan ikan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan negara Bagian Sabah, Malaysia. Hal ini harus segera ditangani agar jangan terus terjadi yang akibatnya akan sangat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah ada perkembangan baru yaitu dengan akan diterapkannya National Single Window (NSW) sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk memperbaiki kinerja sektor kepabeanan.

b. Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil dari Balai Karantina Ikan, Bandara Sepinggan, Balikpapan mempertanyakan bagaimana sinkronisasi antara KESR BIMP-EAGA dengan NSW. Melihat bahwa hingga Februari 2007 fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan NSW seperti perangkat software dan hardware belum sepenuhnya siap, dibutuhkan kerjasama yang baik dan cepat antar instansi yang terkait dalam penerapan NSW ini sehingga dapat tercipta sinkronisasi pada saat proyek ini diimplementasikan. Pada kesempatan itu, Wakil dari Balai Karantina Ikan, Bandara Sepinggan, Balikpapan juga berharap agar instansi mereka dapat diikutsertakan dalam berbagai pertemuan BIMP-EAGA agar tercipta kesinambungan informasi mengenai kerjasama BIMP-EAGA. Selama ini Balai Karantina Ikan biasanya diwakili oleh Balai Karantina Ikan Provinsi Sulawesi Utara.

c. Pada kesempatan berikutnya, Wakil dari Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Provinsi Kaltim menyampaikan bahwa sejak tahun 1995 di Kaltim telah ada Sekretariat Daerah BIMP-EAGA. Keberadaan Setda ini bermanfaat bagi inisiasi Roadmap dan Action Plan BIMP-EAGA yang bermula di Balikpapan pada tahun 2004. Setelah penyelenggaraan 3rd BIMP-EAGA Summit di Cebu, Philipina, tanggal 12 januari 2007, Provinsi Kaltim juga telah menyusun action plan untuk kerjasama BIMP-EAGA. Namun demikian, program tersebut masih berupa konsep dan akan segera diputuskan pada pertemuan yang akan diselenggarakan di Tarakan pada bulan September 2007 yang akan datang. Program ini mencoba untuk melihat action plan seperti apa yang relevan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut, wakil BPID juga mempertanyakan kapan kiranya Bappenas atau Departemen Keuangan menjadikan Kaltim sebagai daerah yang dapat menerima bantuan ADB. Sebagai daerah penyumbang PDRB terbesar kelima, Provinsi Kaltim harus diberi perhatian dalam hal pembangunan ekonominya. Untuk itu, wakil BPID berharap kiranya Provinsi Kaltim dapat diberikan outline proposal yang memungkinkan daerah dapat meminta bantuan ke ADB baik itu melalui Seknas KESR, Bappenas atau Depkeu. Pada kesempatan yang sama, wakil BPID meminta agar Seknas bersedia menjadi salah satu narasumber dalam penyusunan program Pemprov Kaltim di Tarakan.

d. Selanjutnya wakil dari Kadin Kota Balikpapan menyampaikan bahwa saat ini memang masih diperlukan sosialisasi semacam ini untuk membuka wawasan daerah mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam konteks kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA. Selain itu, wakil Kadin Kota Balikpapan juga menyarankan kepada Pemda Kaltim/Kadin agar dalam setiap pelaksanaan even-even BIMP-EAGA seperti seminar, sosialisasi, expo atau trade fair, dapat dikirim orang-orang yang memang capable untuk mewakili agar informasi penting yang didapat dari pelaksanaan even-even tersebut dapat disampaikan ke daerahnya masing-masing secara, cepat, tepat dan sempurna sehingga proses pembangunan wilayah Kaltim dapat berjalan sesuai dengan apa yang dihasilkan dari berbagai pertemuan-pertemuan tersebut. Wakil Kadin dalam hal ini juga menyampaikan agar Pemprop Kaltim dan atau daerah lainnya dapat mencontoh pelaksanaan persiapan yang dilakukan antara pemerintah dan sektor swasta di Malaysia, Brunei atau Philipina dalam mempersiapkan acara-acara tersebut. Hal ini demi menciptakan image yang baik bagi daerah terutama yang akan bertindak sebagai tuan rumah bagi penyelenggaraan even-even berskala internasional.

e. Di waktu yang sama, wakil Kadin Kota Balikpapan juga menyampaikan perlunya membina pengusaha kecil dan menengah agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Selama ini banyak produk daerah Provinsi Kaltim yang sama dengan produk dari Malaysia, Brunei atau Philipina namun memiliki kualitas yang lebih rendah sehingga kurang mampu bersaing di pasar regional. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemda perlu mendukung pengusaha-pengusaha kecil tersebut agar mampu berkompetisi dalam era globalisasi dan pasar bebas.

32. Menjawab berbagai pertanyaan, komentar dan saran yang diajukan oleh peserta, wakil Seknas KESR menjelaskan bahwa sinkronisasi antara NSW dengan BIMP-EAGA sebenarnya sudah dilakukan. NSW saat ini telah dijadikan salah satu program dalam kerjasama BIMP-EAGA hingga seharusnya sudah tidak ada lagi kesulitan dalam menerapkan NSW dalam kerangka kerjasama BIMP-EAGA. Yang jadi kendala mungkin adalah bagaimana implementasinya di daerah-daerah yang dijadikan tempat pelaksanaan proyek ini. Selain itu, pada saat pelaksanaannya tahun 2008, apakah daerah-daerah tersebut sudah benar-benar siap melaksanakannya. NSW rencananya akan diterapkan di Entikong, Kalimantan Barat, sebagai salah satu pintu masuk kawasan timur Indonesia. Hal ini tidak lepas dari dukungan Indonesia sebagai salah satu anggota BIMP-EAGA. Apabila pelaksanaannya di satu titik telah berjalan dengan baik, diharapkan akan lebih mudah diterapkan di tempat lain yang juga merupakan pintu masuk wilayah Indonesia.

33. Menjawab pertanyaan wakil BPID mengenai kemungkinan Provinsi Kaltim dapat diberikan outline proposal yang memungkinkan daerah dapat meminta bantuan ke ADB, wakil Seknas KESR menjelaskan bahwa bisa saja hal itu dilaksanakan. Hanya saja kiranya Pemprov Kaltim dapat terlebih dahulu menyusun proposal pendahuluan yang mampu meyakinkan ADB agar mau memberikan bantuannya untuk provinsi ini. Mengenai permintaan sebagai pembicara, wakil Seknas bersedia menjadi salah satu pembicara atau nara sumber dengan syarat pemberitahuannya dapat disampaikan dari jauh hari sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu menanggapi masih dibutuhkannya sosialisasi, wakil Seknas KESR menjelaskan bahwa hal itu memang benar, hanya saja menurut Seknas KESR, sosialisasi yang akan datang platform-nya tidak lagi dalam bentuk umum melainkan akan dibuat dalam bentuk yang lebih spesifik seperti dalam bentuk penyampaian program atau sosialisasi yang berbasis proyek. Atau di masa yang akan datang, dapat pula dilakukan sosialisasi yang berupa evaluasi mengenai apa yang telah diperoleh dari program/proyek tahun sebelumnya untuk dijadikan panduan bagi program/proyek tahun berikutnya.

34. Pada sesi kedua, beberapa peserta mengajukan pertanyaan, komentar dan saran sebagai berikut:

a. Wakil dari Universitas Mulawarman (Unmul) menyampaikan keprihatinannya mengenai belum tersentuhnya wilayah-wilayah perbatasan oleh arus pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam hal ini, wakil Unmul melihat bahwa banyak sekali wilayah di Provinsi Kaltim yang masih belum tersentuh pembangunan sehingga timbul pertanyaan apakah perlu adanya otonomi khusus untuk Kaltim agar proses pembangunan dapat segera dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, wakil Unmul menyarankan agar Pemprop Kaltim dapat membuat masukan yang dapat diterima oleh Bappenas sehingga pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah di Kaltim yang belum tersentuh pembangunan. Selanjutnya wakil Unmul juga menyoroti perlunya menguasai sektor produksi yang berbasis hulu ke hilir. Pembentukan dan penguatan sektor industri hendaknya jangan setengah-setengah sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dan nilai tambah yang lebih dari industri itu sendiri. Selain itu, Pemprop juga perlu melobi pemerintah pusat agar alokasi DAU untuk Provinsi Kaltim dapat ditingkatkan.

b. Sementara itu wakil dari Ditjen Perbendaharaan Samarinda menyoroti mengenai misi Pemprov Kaltim yang berupaya mensejahterakan masyarakatnya. Menurut wakil DJPBN Samarinda, Kaltim adalah propinsi kaya, tapi mengapa sampai saat ini masih ada rakyatnya yang kurang sejahtera. Menyikapi hal tersebut, wakil DJPBN Samarinda menyarankan agar dapat dilakukan reformasi birokrasi yang dapat memacu peningkatan profesionalisme birkorasi sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Reformasi tersebut contohnya dapat dilakukan dengan pemberian remunerasi di sektor pemerintah agar seluruh pegawai negeri di Provinsi Kaltim dapat bersikap professional dalam melayani masyakarat.

35. Menjawab berbagai pertanyaan, komentar dan saran yang diajukan oleh peserta, Drs. Sumanto menjelaskan bahwa saat ini masih banyak orang miskin di Kaltim disebabkan 70% kontribusi Provinsi Kaltim dari minyak, gas dan pengilangan minyak bumi masuk ke pusat sehingga yang terserap di daerah hanya 30%-nya saja. Kaltim hanya memperoleh pemasukan dari PPB saja sehingga hal tersebut kurang mencukupi untuk membiayai pembangunan di daerah. Selain itu, kawasan-kawasan potensial di perbatasan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional sehingga segala keputusan yang terkait dengan pengembangan kawasan tersebut masih tergantung dari pemerintah pusat. Hal ini sedikit banyak membatasi kewenangan Pemprov Kaltim untuk dapat memperoleh hasil dari pemanfaatan kawasan-kawasan tersebut. PLDB Provinsi Kaltim juga mengalami hambatan sehingga belum bisa dilaksanakan.

36. Hal lain yang juga memberatkan proses pembangunan di Provinsi Kaltim adalah mengenai program perbatasan. Pemprov Kaltim selama ini telah berupaya membuat berbagai program perbatasan yang diprediksi akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar perbatasan. Namun pada saat pembahasan rencana kerja hingga Renstra ditetapkan, semua instansi di Jakarta berlomba-lomba membuat program perbatasan sehingga kesempatan masyarakat Kaltim untuk melaksanakan programnya sendiri tersaingi oleh Jakarta yang notabene memiliki sistem permodalan yang lebih kuat. Dampak lebih jauh adalah mengalirnya pendapatan dari program-program tersebut ke Jakarta sehingga masyarakat Kaltim hanya memperoleh sedikit dari apa yang seharusnya mereka peroleh.

37. Melengkapi jawaban untuk peserta sosialisasi, Wakil Depkeu menjelaskan bahwa sesungguhnya peran pemerintah dalam hal ini bisa dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah sendiri dan dari sisi sektor swasta. Dari sisi pemerintah, peran pemerintah dalam KESR BIMP-EAGA dapat dilihat dari penerapan berbagai kebijakan di bidang fiskal, moneter dan investasi. Sementara dari sisi swasta, pemerintah sejauh ini telah cukup berhasil mengembangkan sektor swasta untuk berperan serta dalam KESR BIMP-EAGA melalui sektor-sektor produksi seperti kayu, mineral, perikanan dan lain-lain yang juga merupakan bagian dari KESR BIMP-EAGA. Namun demikian tidak dipungkiri pemerintah juga memiliki kendala dalam hal implementasi. Berbagai hal dapat menjadi hambatan yang harus dihadapi pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan KESR BIMP-EAGA di Indonesia.

BAB IV. CATATAN DAN KESIMPULAN

38. Sosialisasi KESR BIMP-EAGA di Samarinda pada dasarnya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kegiatan. Apresiasi dari berbagai instansi terkait di Provinsi Kalimantan Timur secara langsung memberikan tambahan informasi dan masukan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kerjasama ini di masa yang akan datang. Beberapa instansi di wilayah Kalimantan Timur masih menginginkan agar kegiatan sosialisasi semacam ini masih terus dilakukan, dengan bentuk yang lebih luas yaitu antara lain dengan melibatkan pihak swasta terutama pengusaha kecil dan menengah.

39. Sedangkan yang perlu menjadi catatan adalah Pemerintah Pusat sebagai fasilitator hendaknya senantiasa konsisten memainkan perannya tersebut dalam rangka membantu daerah dalam mengembangkan perekonomiannya. Fungsi koordinasi harus lebih ditingkatkan agar tercipta komunikasi yang baik antara pusat dan daerah dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam berbagai kerjasama regional maupun internasional. Saran dan masukan dari daerah hendaknya juga diperhatikan agar Pemerintah Pusat dapat memiliki panduan dalam memutuskan berbagai kebijakan yang akan diterapkan di daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan saran dari daerah demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.
10 Berita Terbaru
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia Selandia Baru tanggal 6 November 2010
Senin, 08 November 2010
Menteri Keuangan RI, Bapak Agus Martowardojo, disela-sela Pertemuan para Menteri Keuangan APEC di Kyoto, 5-6 November 2010, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Selandia Baru, Bill English, tanggal 6 November 2010.

Pertemuan tersebut membicarakan hal-hal yang me...
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia Jepang tanggal 6 November 2010
Senin, 08 November 2010
Menteri Keuangan RI, Bapak Agus Martowardojo, disela-sela Pertemuan para Menteri Keuangan APEC di Kyoto, 5-6 November 2010, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang, Yoshihiko Noda, tanggal 6 November 2010.

Pertemuan tersebut membicarakan hal-hal yang menjadi...
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia Amerika Serikat tanggal 6 November 2010
Senin, 08 November 2010

Menteri Keuangan RI, Bapak Agus Martowardojo, disela-sela Pertemuan para Menteri Keuangan APEC di Kyoto, 5-6 November 2010, telah melakukan pertemuan bilateral dengan US Secretary of Treasury, Timothy F. Geithner tanggal 6 November 2010.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuan...
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia-Singapura tanggal 5 November 2010
Senin, 08 November 2010
Menteri Keuangan RI, Bapak Agus Martowardojo, disela-sela Pertemuan para Menteri Keuangan APEC di Kyoto, 5-6 November 2010, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Singapura tanggal 5 November 2010.
Pertemuan tersebut membicarakan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama b...
Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Pontianak mengenai Transparansi Fiskal
Jumat, 15 Oktober 2010
Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pemerintah daerah kota Pontianak telah menyelenggarakan FGD pada tanggal 6 Oktober 2010 di Hotel Grand Mahkota, Pontianak. FGD bertujuan selain untuk memberikan informasi mengenai prosedur pela...
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia-Perancis tanggal 10 Oktober 2010
Senin, 11 Oktober 2010
Pertemuan Bilateral Menteri Keuangan RI dengan Menteri keuangan Perancis Madam Christine Lagarde diseienggarakan disela-sela pertemuan gabungan IMF dan World Bank di Washington tanggal 10 October 2010 yang membahas disamping hubungan ekonomi bilateral dan peluang kerjasama bilateral antara Indones...
Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai Transparansi Fiskal
Kamis, 30 September 2010
Pusat kebijakan Kerja Sama Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pemerintah daerah kota Pekanbaru menyelenggarakan FGD pada tanggal 22 September 2010 di Hotel Mutiara, Pekanbaru. FGD bertujuan selain untuk memberikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan t...
The 1st Annual Meeting GOI-JBIC Financial Policy Dialogue Framework
Selasa, 03 Agustus 2010

PRESS CONFERENCE STATEMENT

Today, 3 August 2010, the Government of Indonesia (GoI) and the JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION which constitutes the international arm of Japan Finance Corporation have successfully conducted the 1st Annual Meeting of Gover...
Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Timor Leste dan Papua New Guines
Kamis, 22 Juli 2010

Beberapa waktu mendatang Indonesia akan mengadakan pertemuan Joint Ministerial Commission (JMC) dengan Timor Leste dan Papua New Guines guna meningkatkan hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut.

Sampai saat ini Indonesia sudah mengadakan Joint Ministerial Commission (...
Penulis Berita
Ramadhan Harisman

Profil

Arsip Berita
Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Ternate mengenai Transparansi Fiskal
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia Selandia Baru tanggal 6 November 2010
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia Jepang tanggal 6 November 2010
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia Amerika Serikat tanggal 6 November 2010
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia-Singapura tanggal 5 November 2010
Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Pontianak mengenai Transparansi Fiskal
Pertemuan Menteri Keuangan Indonesia-Perancis tanggal 10 Oktober 2010
Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai Transparansi Fiskal
The 1st Annual Meeting GOI-JBIC Financial Policy Dialogue Framework
Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Timor Leste dan Papua New Guines
Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Belanda, Belgia, dan Luxemburg
Focus Group Discussion mengenai Report on the Observance of Standards and Codes : Fiscal Transparency dengan tema Menuju Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik melalui Fiscal ROSCs Indonesia
Perundingan Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) Indonesia-Kanada Putaran ke-8
Joint Commission Meeting Indonesia-RRT ke-10 di Yogyakarta, 3 April 2010
Summary Preparatory Meeting for Financial Policy Dialogue Framework between GOI and JBIC Jakarta-Indonesia, 15 February 2010
Hasil CMIM Meeting Pattaya, Thailand, 20-21 Januari 2009
Pertemuan Tim Kerja ABMI-CMIM Seoul, 20-23 Oktober 2008
ASEAN+3 Working Level Meeting Tokyo, Jepang,9-12 September 2008
PERTEMUAN KELOMPOK JASA (GROUP ON SERVICES) KE-35 DALAM PERTEMUAN APEC SOM I (19 FEBRUARI - 3 MARET 2008) DI LIMA, PERU
PERTEMUAN KELOMPOK JASA (GROUP ON SERVICES) KE-34 DALAM PERTEMUAN APEC SOM III (22 JUNI - 3 JULI 2007) DI CAIRNS, AUSTRALIA
PERTEMUAN KELOMPOK JASA (GROUP ON SERVICES) KE-33 DALAM PERTEMUAN APEC SOM II (16-24 APRIL 2007) DI ADELAIDE, AUSTRALIA
PERTEMUAN KELOMPOK JASA (GROUP ON SERVICES) KE-32 DALAM PERTEMUAN APEC SOM I (15-26 JANUARI 2007) DI CANBERRA, AUSTRALIA
Pertemuan ACTNG ke-29 dan ACTNC ke-27, 28 Oktober-1 November 2007 Beijing, China
The Fifth Meeting Of The Task Force On Chiang Mai Initiative (CMI) Multilateralisation, Hong Kong, 27-28 September 2007
The Visit of KDI Representative to the Ministry of Finance
Kunjungan delegasi KDI ke Departemen Keuangan
EAST ASIA SUMMIT (EAS) Workshop on Regional Financial Cooperation and Integration
The 39th Meeting of The ASEAN Economic Ministers (AEM) and Consultation with Dialogue Partners
Laporan Sidang EC II, Cairns, Australia, 27-29 Juni 2007
Workshop On Strategies to Promote Structural Reform
ASEM Finance Deputies' Meeting 2007, Korea
pertemuan ke-18 ASEAN-Korea Trade Negotiation Committee (AKTNC) Tanggal 5 s.d 8 Juni 2007 di Hanoi, Viet Nam
Rangkaian Pertemuan Ke-17 ASEAN - Korea Trade Negotiating Committee (AK-TNC), tanggal 8-13 April 2007 di Seoul, Korea
Pertemuan ASEAN Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee (AANZ-TNC) ke-9 Tanggal 28 Mei 2007 s.d. 2 Juni 2007 di Palembang
pertemuan ASEAN Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee (AANZ-TNC) ke-8
pertemuan ASEAN China Trade Negotiating Committee (ACTNC) ke-26
PERTEMUAN KE-9 ASEAN-JAPAN COMMITTEE ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCCEP)
SOSIALISASI KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)
LAPORAN PERTEMUAN KE-6 SMALL AND MEDIUM DEVELOPMENT (SMED) CLUSTER
SEMINAR Alternatif Pembiayaan Pemerintah melalui Pemberdayaan Dana Masyarakat pada Obligasi
The 16th Meeting of the Working Committee on Financial Services Liberalization under the ASEAN Framework Agreement on Services
Sosialisasi Transparansi Fiskal 18 Juli 2007 di Semarang
The 15th Meeting of the Working Committee on Financial Services Liberalization under the ASEAN Framework Agreement on Services
Sosialisasi Transparansi Fiskal 4 Juli 2007 di Mataram
Sidang Tahunan IDB (29-30 Mei 2007)
The 1st BIMP-EAGA Task Force Meeting, Manila, Philipina, 21-22 Agustus 2006
The 1st Joint NRD and SMED Cluster Meeting, Davao City, Philipina, 15 Maret 2006
Informal Senior Official Meeting (Informal SOM), Pontianak, Kalbar, 29 Maret 2006.
The Informal ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies Meeting, Pyeong chang, Korea, 27-28 November 2006
The ASEAN+3 Working Group Meeting, Hangzhou, Cina, 1-3 November 2006

Halaman :  1 2
 Selanjutnya